Indonesia sebagai Island of Integrity dan Tata Kelola Migas

Tata Kelola Tambang dan Migas Indonesia. ESDM

Mewujudkan Indonesia sebagai Island of Integrity sebagaimana yang sering didengungkan oleh KPK membutuhkan perjuangan dan dukungan dari semua pihak. Bukan perkara mudah mengimplementasikan hal itu. Namun paling tidak ketika masing-masing individu berusaha setia kepada yang benar maka tidak menutup kemungkinan hal itu dapat terwujud.

Integritas menjadi kata sakti yang sering diucapkan, namun terkadang sulit terwujud dalam implementasinya. Kemunculannya sangat dirindukan dan diharapkan melekat pada elite politik negeri ini. Oleh karena dengan integritas maka seseorang akan menjadi baik dalam berbagai aspek, terutama ketika mengemban amanat sebagai pejabat negara maupun jabatan lainnya.

Banyaknya kasus yang menimpa pejabat (baca: korupsi, kolusi, dan asusila) mengindikasikan rendahnya integritas yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Walaupun dalam praktiknya ketika seseorang hendak menduduki suatu jabatan tertentu, sisi integritas kepribadian calon kandidat menjadi prasyarat yang harus dimiliki. Namun terkadang dengan ukuran yang cenderung bias, bahkan terkadang harus menandatangani pakta integritas sebagai suatu bentuk loyalitas.

Definisi Pembentukan Integritas dalam Kepribadian

Kata integritas itu sendiri sebenarnya merupakan serapan dari bahasa Inggris integrity, dimaknai berbeda-beda oleh sebagian kalangan. Dalam suatu organisasi, integritas dipandang sebagai sikap konsisten terhadap nilai-nilai dan kebijakan serta kode etik profesi yang digelutinya. Organisasi tersebut juga memiliki kode etik yang bersifat mengikat dan harus dipatuhi sebagai upaya untuk menjaga integritas.

Tokoh motivator ternama, Mario Teguh mendefinisikan integritas lebih sederhana, yakni kesetiaan kepada yang benar. Orang awam terkadang lebih memaknainya sebagai kata dan perbuatan. Konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip tidak lepas dari kebenaran, sehingga orang yang memiliki integritas pasti akan menjadi orang yang jujur dan adil.

Dengan berintegritas maka dalam bersikap akan melahirkan perilaku yang terpuji sesuai dengan norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping karena mengikuti kata hati yang cenderung benar dengan keyakinan yang teguh tanpa mudah terombang-ambing oleh godaan dan kenikmatan sesaat. Selain itu, juga tetap konsisten dengan keyakinannya.

Apabila integritas benar-benar melekat pada diri seseorang, maka dapat melahirkan potensi dan kemampuan yang memancarkan kejujuran dan kewibawaan sehingga membentuk watak kepribadian baik yang melekat dalam diri. Dari hal tersebut sebenarnya diharapkan oleh rakyat terhadap para pemimpinnya dan elite-elite politik negeri ini. Sehingga tidak mengherankan ketika muncul wacana tentang perlunya tes integritas bagi calon DPR dan presiden.

Membaca Kembali Integritas Politik

Dalam dunia politik yang penuh dengan intrik yang berkembang dinamis, integritas sangat diperlukan mengingat politisi akan duduk di lembaga-lembaga strategis yang menentukan warna serta arah bangsa. Akan lebih baik lagi jika para elite negeri ini menjadi contoh dalam mengkampanyekan pentingnya integritas (baca: dengan aksi nyata), karena dampaknya akan dirasakan oleh banyak orang. Terlebih dengan posisinya sebagai pengambil kebijakan dan memiliki kekuasaan yang memungkinkan terjadinya abuse of power.

Integritas yang kuat merupakan hal utama yang harus dimiliki oleh para elite politik negeri ini, karena berpotensi membawa wajah baru dunia politik Indonesia yang jujur, gigih, ulet, amanah, peduli terhadap kepentingan rakyat, dan berkompetisi dengan sehat. Akan lebih elok lagi manakala hal itu dibarengi dengan kapasitas yang memadai. Integritas dan kapasitas akan menciptakan kredibilitas yang nantinya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bangsa, dan negara.

Tata Kelola Migas dan Korupsi Elite Energi Nasional

Beberapa waktu lalu terdapat kasus yang menimpa Rudi Rubiandini, ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Ia ditangkap oleh KPK karena menerima suap perusahaan minyak asing. Isu kasus tersebut cukup mengejutkan publik.

Pasalnya, sosok Rudi Rubiandini selama ini dikenal sebagai pribadi yang bersih. Terlebih sebelumnya, ketika mengajar di ITB, beliau sempat menjadi dosen teladan. Di samping itu, kasus tersebut juga terjadi di SKK Migas, sebuah lembaga pengganti BP Migas yang telah dibubarkan pasca keputusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan judicial review terkait Undang-Undang No 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Pembubaran BP migas memberi harapan pada masyarakat tentang perbaikan tata kelola migas di Indonesia, yang memiliki sumber kekayaan alam melimpah ruah. Salah satunya berupa minyak dan gas bumi supaya dikelola dengan baik dan mengedepankan spirit nasionalisme untuk kemakmuran rakyat.

Sebelumnya, BP Migas dianggap merugikan negara dan menjadikan sistem perminyakan Indonesia tidak efisien. Oleh karena itu, lembaga tersebut harus dibubarkan. Terlebih, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sarat kepentingan asing. Semangat para tokoh yang merepresentasi masyarakat untuk melakukan judicial review atas Undang-undang tersebut menunjukkan keprihatinan mendalam terhadap tata kelola migas Negeri ini.

BP Migas memang sudah dibubarkan, untuk mengantisipasi kekosongan persoalan yang sebelumnya ditangani oleh BP Migas maka dibentuklah SKK Migas. Rakyat tentu sangat berharap jika penanganan tata kelola migas menjadi lebih baik setelah pembubaran BP Migas. Bukan sekadar berganti baju, tapi dengan isi dan mentalitas yang sama seperti sebelumnya.

Namun kasus-kasus yang yang pernah membelenggu SKK Migas memberikan gambaran pada masyarakat bahwa ternyata berbagai kecurangan serta ketimpangan pengelolaan migas masih terus terjadi. Bisa jadi hal semacam itu sudah menjadi tradisi, dan SKK Migas masih tetap meneruskan tradisi yang tidak elegan tersebut.

Bongkar Korupsi ESDM dan Pertamina

Serangkaian kasus-kasus yang terungkap diduga hanya sebagian kecil saja, kemungkinan dugaan lainnya bisa jadi masih banyak kasus yang ditutupi atau selamat dari pantauan Penegak Hukum. KPK diharapkan bisa bergerak lebih agresif untuk menguak borok yang terdapat di SKK Migas bahkan penyimpangan tata kelola migas secara umum. Tidak menutup kemungkinan juga terjadi di lembaga lain yang menangani migas seperti Kementerian ESDM dan Pertamina.

Pengelolaan migas di Indonesia menjadi sesuatu yang sebenarnya urgen untuk diperbaiki, mengingat sebagai sebuah negara penghasil migas dari dulu sampai sekarang kita masih tergantung asing dalam hal eksplorasi atau bahkan bisa dibilang eksploitasi. Hasil sumber daya alam yang semestinya untuk kemakmuran rakyat justru kurang dioptimalkan penanganannya. Pendapatan negara dari sektor migas ketika itu mencapai Rp. 300 triliun, hal tersebut masih terbilang sedikit untuk ukuran Indonesia.

Kekhawatiran lain yang bahkan menjadi pergunjingan publik adalah seputar bermainnya kepentingan politik dalam kolusi dan korupsi yang terjadi di sektor migas. Mengingat ranah tersebut merupakan lahan basah dan bisa menghasilkan pundi-pundi yang besar untuk mengambil keuntungan pribadi, dan bisa dimainkan oleh oknum-oknum politisi.

Untuk memperbaiki tata kelola migas, pemerintah harus lebih pro terhadap kemakmuran rakyat, terutama mengemban amanat UUD 1945, diperlukan langkah serius dari pemerintah dan DPR untuk segera menetapkan kebijakan khusus terkait regulasi migas sebagai sumber daya alam Tanah Air. Para pengambil kebijakan di Negeri ini mempunyai peranan penting dalam upaya mengeluarkan regulasi seputar migas yang ideal. Sikap pragmatis perlu dinafikan untuk memperbaiki tata kelola yang lebih baik.