5 Provinsi Selesaikan Cetak Biru PPM, Pemerintah Dorong Pelaku Tambang Sampaikan Masterplan ke Pemda

SEAN Workshop on Corporate Social Responsibility yang berlangsung di Swiss Belhotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (1/10/2019). (Foto: KESDM)

Balikpapan – Sebanyak 5 dari 34 provinsi saat ini telah menyelesaikan cetak biru Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM). Kelima provinsi itu adalah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pemerintah mendorong para pelaku usaha pertambangan untuk membuat masterplan PPM dari sisi perusahaan sebagai input pembuatan cetak biru pemerintah daerah.

Untuk mempercepat penyelesaian cetak biru PPM dimaksud, Kementerian ESDM akan memberikan coaching dan clinic untuk berbagi pengalaman pada pemerintah daerah. Hal ini menjadi komitmen bersama pemerintah dan perusahaan tambang pada ASEAN Workshop on Corporate Social Responsibility yang berlangsung di Swiss Belhotel Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (1/10/2019).

Acara bertema “A multi-stakeholder Goals toward Sustainability in the ASEAN Region” ini dibuka oleh Dirjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono. Dalam sambutannya, Bambang menyampaikan bahwa sebagai anggota ASEAN, Indonesia memfasilitasi perdagangan batubara dan terus mengembangkan penggunaan teknologi batubara bersih. Tindak lanjutnya adalah melalui kepedulian terhadap manajemen lingkungan dan perkembangan masyarakat sekitar tambang, antara lain melalui kegiatan PPM atau biasa disebut sebagai Community Development.

Bambang mengungkapkan, pemetaan sosial ekonomi regional juga akan dilaksanakan dengan asosiasi pertambangan dan LSM. “Setiap program PPM perlu didukung oleh seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, perusahaan dan masyarakat,” terang Bambang dalam rilis resmi Kementerian ESDM.

Kehadiran perusahaan tambang harus memberikan manfaat dan dampak positif langsung bagi kesejahteraan masyarakat sekitar, sehingga di samping dalam bidang ekonomi, juga dapat meningkatkan kualitas pendidikan, sosiokultural, kesehatan, dan lingkungan. Program PPM perlu dilaksanakan lebih baik agar masyarakat dapat mandiri dan kegiatan ekonomi tidak terganggu jika kelak kegiatan pertambangan terhenti.

Tekankan Pengembangan Energi Ramah Lingkungan

Menteri ESDM Ignasius Jonan meminta kepada seluruh pegawai dan seluruh pemangku kepentingan, termasuk para pelaku usaha pertambagngan, untuk peduli dengan lingkungan dari ancaman pemanasan global atau global warming, karena menurut Jonan dampak pemanasan global akan sangat terasa bagi Indonesia yang merupakan negara kepulauan.

“Pembangunan energi bersih yang berkelanjutan atau yang kita kenal dengan energi baru terbarukan (EBT) penting untuk dipikirkan. Sebagai pembina sektor wajib melaksanakan pengembangan energi bersih. Seluruh dunia juga sudah mulai mengurangi apa yang disebut efek pemanasan global,” ujar Jonan.

Perubahan suhu akibat pemanasan global juga akan membuat permukaan air laut meningkat sehingga menjadi ancaman bagi negara-negara kepulauan atau daratan-daratan yang memiliki disparitas muka air laut dengan muka tanah tidak terlampau jauh.

Kalau kita melihat Jakarta dan banyak kota-kota pesisir di Utara Pulau Jawa sudah banyak wilayah yang tergenang dan kalau ini dibiarkan dengan kenaikan 1-3 derajat setiap 30 tahun, mungkin akan banyak wilayah Indonesia yang akan tenggelam,” jelas Jonan.