Perluas Akses Layanan Sumur Bor, Pemerintah Kebut Percepatan Penyelesaian Masalah Air Bersih

Jakarta – Saat ini terdapat 17 persen masyarakat Indonesia atau sekitar 40 juta orang kesulitan mendapat air bersih. Untuk mengatasi persoalan itu, Menteri ESDM Ignaisius Jona memperkirakan butuh waktu ideal sekitar 16 tahun. Namun, pemerintah berkomitmen akan mempercepat waktu penyelesaian layanan air bersih dalam kurun waktu lima tahun saja.

“Kalau 40 juta butuh waktu panjang 16 tahun. Makanya saya sedang mencari cara bagaimana ini bisa dikerjakan kalau bisa lima tahun,” terangnya dalam rilis resmi KESDM.

Pentingnya akses air bersih bagi kehidupan menjadi komitmen utama Kementerian ESDM dalam mewujudkan energi berkeadilan. Tahun 2019 ini, urai Jonan, sudah ada sekitar 650 sumur bor air bersih yang digunakan untuk melayani sebanyak 2,5 juta warga. Tahun depan, Pemerintah menargetkan 1.000 sumur bor dimana satu sumur bor bisa melayani 3.000 hingga 4.000 jiwa.

Tugas layanan air bersih ini akan dijalankan oleh Badan Geologi yang merupakan salah satu unit kerja di bawah Kementerian ESDM. “Badan Geologi salah satu tugasnya adalah mengebor sumur air tanah. Kadang-kadang dalamnya bisa 150 meter sampai 200 meter untuk melayani air bersih bagi masyarakat,” jelas Jonan.

Jonan menekankan pentingnya air bersih bagi masyarakat demi kelangsungan kehidupan. “Kalau tidak ada penerangan, tidak ada lampu, tidak ada listrik, itu masih bisa pakai pelita. Tapi kalau tidak ada air akan mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat,” tegasnya.

Pengelolaan Air Tanah

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Rudy Suhendar mengimbau eksploitasi air tanah harus dikelola dengan baik agar tidak merusak Cekungan Air Tanah (CAT). Sebab, eksploitasi air tanah yang berlebihan dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan dan turunnya permukaan tanah.

Rudy melanjutkan, pengelolaan air tanah harus memperhatikan keseimbangan antara pemasukan dengan pengambilan. Selian itu, proses pengendalian pengambilan dan pemberian perizinan perlu dibatasi. Arah kebijakan pemerintah adalah bagaimana mengendalikan pengambilan air tanah dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang dibuat.

“Jangan sampai terjadi seperti sekarang ini, banyak terjadi kekeringan di berbagai wilayah karena kekurangan asupan keseimbangan airnya,” terangnya.

Pengelolaan air tanah oleh pemerintah, jelas Rudy, dilakukan berdasarkan konsep one basin one management, yaitu pengelolaan air tanah di setiap cekungan air tanah dengan mengutamakan batas CAT, bukan mengutamakan batas aadministrasi derah. Sehingga dalam pengelolaannya, para pemangku kepentingan diharapkan dapat bekerja sama dengan baik agar air tanah tetap terjaga kelestariannya.