Sebagai Destinasi Wisata Dunia, Jonan Ingin Daya Pasok Listrik Bali Capai 2.000 MW pada 2025

Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. PLN (Persero) terkait penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Provinsi Bali, di Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/9/2019). (Foto: KESDM)

Jakarta – Saat ini daya mampu pasok listrik di Bali adalah 1.320 Mega Watt (MW). Menteri ESDM Ignasius Jonan berharap pada tahun 2025 daya mampu pasok listrik Bali mencapai 2.000 MW, di mana setengahnya berasal dari energi terbarukan.

Hal itu disampaikannya usai menyaksikan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi Bali dengan PT. PLN (Persero) terkait penguatan sistem ketenagalistrikan dengan pemanfaatan energi bersih di Provinsi Bali, di Kantor Gubernur Bali, Rabu (21/9/2019). “Saran saya dua saja. Pertama, tambahannya itu kan 700 MW. Jadi 350 MW dibangun di Provinsi Bali, dan 350 MW lagi dipasok dari Pulau Jawa, dengan Jawa Bali Connection yang 500 kV. Harapan saya, 350 MW yang dibangun di Bali ini seluruhnya dari energi baru dan terbarukan,” terang Jonan, dilansir dari laman resmi KESDM.

Saran yang kedua dari Jonan yaitu tambahan kapasitas EBT nanti utamanya dari pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan penggunaan crude palm oil (CPO) pada pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). CPO atau yang dikenal sebagai Fatty Acid Methyl Esters (FAME), selain mengurangi impor bahan bakar minyak, penambahan FAME pada pembangkit juga ramah lingkungan.

“Di Bali saya kira pembangkit listrik tenaga surya bisa besar. Selain itu, pembangkit listrik tenaga diesel tidak lgi menggunakan minyak diesel tapi menggunakan minyak CPO. Itu hitungannya jadi EBT juga,” terangnya.

Sementara itu, Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan bahwa Bali sebagai destinasi wisata dunia memiliki visi yang fokus membangun keseimbangan antara alam, manusia dan budaya yang bersih. “Dalam rangka pelaksanaan visi ini kami menyiapkan skenario bali mandiri energi dan energinya adalah energi bersih. Kenapa mandiri energi? karena Bali adalah tujuan wisata dunia dan energinya harus bersih,” jelas Wayan Koster.

Perlu Diimbangi Infrastruktur Ketenagalistrikan Mumpuni

Peningkatan konsumsi listrik di Provinsi Bali sebagai ikon pariwisata Indonesia harus diimbangi dengan infrastruktur ketenagalistrikan yang mumpuni. Pembangunan pembangkit energi bersih yang mengutamakan pembangkit dari energi baru terbarukan (EBT) di Pulau Dewata juga perlu penguatan agar sistem kelistrikan menjadi lebih stabil, mengingat karakteristik pembangkit EBT bersifat intermiten. Untuk itu Pemerintah akan menyatukan sistem kelistrikan Bali dengan sistem di Pulau Jawa, agar layanan listrik lebih andal dan konsisten.

Jonan berharap dengan kerja sama ini dapat meningkatkan pembangunan pembangkit EBT di pulau Bali, mengingat Bali memiliki berbagai potensi energi pembangkit EBT yang dapat dikembangkan, seperti surya, panas bumi, air, biomassa, angin, hingga arus laut. Pengembangan ini juga memdorong tercapainya target bauran energi secara nasional dari EBT yang sebesar 23% pada tahun 2025.

Dengan adanya JBC lanjut Jonan, akan diperoleh manfaat seperti cadangan bersama sistem Jawa Bali, bauran energi dan skala keekonomian, serta Biaya Pokok Penyediaan (BPP) tenaga listrik yang rendah karena dapat menggunakan PLTU Ultra Super Critical di Jawa dan transmisi JBC 500 kV.

Di samping pembangunan JBC 500 kV, kerja sama juga memuat rencana pengembangan dan pembangunan infrastruktur Hub LNG dan Terminal LNG di lokasi Gilimanuk, Benoa, dan lokasi lain di Provinsi Bali. Peningkatan kapasitas jaringan listrik menuju jaringan cerdas (smart grid) untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pembangunan pembangkit EBT di Provinsi Bali juga diminta dapat berjalan dengan sesuai rencana. Diharapkan seluruh proyek ini cepat terealisasi, sehingga listrik dari energi bersih ini dapat segera dimanfaatkan untuk kendaraan listrik, kompor listrik, dan peralatan lainnya.