Pemerintah Tekan Impor BBM dengan Maksimalkan Penggunaan EBT

Saat ini pemerintah sudah menerapkan kebijakan penggunaan campuran biodiesel ke dalam BBM jenis solar sebesar 20% atau yang dikenal dengan sebutan B-20 untuk menekan laju impor BBM. (Foto: Pertamina)

Jakarta – Pemerintah akan memaksimalkan penggunaan energi baru terbarukan (EBT) untuk menekan laju impor Bahan Bakar Minyak (BBM) dan memperbaiki neraca perdagangan. Strategi tersebut diyakini mampu menghemat devisa negara, utamanya saat nilai tukar rupiah terhadap dolar ikut bergejolak.

“Ada empat cara menekan laju impor BBM, yaitu kendaraan listrik, menggunakan transportasi umum, pengenaan pajak yang tinggi untuk kendaraan CC besar, menggunakan renewable energy,” terang Menteri ESDM Ignasius Jonan, dilansir dari laman resmi KESDM.

Untuk pemanfaatan EBT, saat ini pemerintah sudah menerapkan kebijakan penggunaan campuran biodiesel ke dalam BBM jenis solar sebesar 20% atau yang dikenal dengan sebutan B-20. Strategi ini dinilai Jonan cukup efektif dalam mengurangi jumlah impor BBM, mengingat masih tingginya jumlah konsumsi solar di Indonesia. “Ini ampuh karena konsumsi solar kita di bawah CN 50 itu kurang lebih 30 juta kilo liter (KL) atau 30 miliar liter setahun. Kalau dicampur 20% berarti kita menghemat sekitar 6 juta KL/tahun,” urainya.

Melihat keberhasilan ini, pemerintah akan meningkatkan penggunaan biodiesel menjadi B30 pada tahun 2020 yang diperkirakan akan menghemat sekitar USD 1,5 – 1,7 miliar/tahun dengan menyesuaikan harga minyak. Menurut Jonan, penerapan kebijakan ini seyogyanya juga diikuti penyesuaian yang dilakukan di industri otomatif. “Industri otomotif harus adjust untuk filter mesin atau lainnya,” ungkapnya.

Targetkan CPO 13 Juta KL pada 2025

Pemanfaatan energi terbarukan diyakini menjadi suatu keniscayaan. Banyak faktor yang mendasari. Pertama, cadangan bahan bakar berbasis fosil semakin menipis. Kedua, konsumsi BBM terus meningkat. Ketiga, impor minyak dan BBM selama ini cukup menguras devisa negara.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan bahwa pemerintah menargetkan bahan bakar minyak yang berasal dari minyak kelapa sawit / crude palm oil (CPO) mencapai 13 juta kiloliter atau 235.247 barel per hari (bph) pada 2025. Selain BBM dari minyak kelapa sawit, ujar Dirjen Rida, saat ini penyerapan biodiesel sudah mencapai 6 juta kiloliter atau 108.576 bph selama satu tahun.

Dirinya berharap agar BBM jenis gasolin (Premium, Pertalite, Pertamax, dan Avtur) juga berasal dari bahan bakar nabati, terutama sawit atau CPO. Saat ini, penggunaan CPO baru sebatas untuk bahan bakar diesel (solar). Seluruh solar yang dijual wajib dicampur dengan 20 persen biodiesel.

Sementara itu, PT Pertamina (Persero) sedang merancang Kilang Plaju agar dapat mengolah 100 persen bahan bakar nabati menjadi gasoline (green fuel). Jadi, imbuhnya, ke depan Kilang Plaju dapat menghasilkan Premium yang 100 persen berasal dari minyal sawit. “Semua itu bahan baku utamanya merupakan CPO, semuanya ada di dalam negeri. Jadi, multifungsi dan multimanfaat,” kata Dirjen Rida.