Pemerintah Permudah Investor dengan Buka Akses Data Hulu Migas

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar melakukan Sosialisasi Peraturan Menteri No. 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi, Jakarta, Kamis (15/9/2019). (Foto: KESDM)

Jakarta – Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar melakukan sosialisasi Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Minyak dan Gas Bumi. Permen terkait dibukanya akses data hulu migas ini merupakan kelanjutan upaya pemerintah untuk memudahkan investor minyak dan gas bumi dalam berinvestasi di Indonesia.

“Alhamdulillah akhirnya milestone kami disini untuk lebih terbuka terhadap penggunaan data migas di Indonesia bisa terwujud. Cita-cita ini sudah lama, bagaimana caranya kita membuka data ini agar investor bisa punya akses data yang lebih baik, tidak saja dari sisi di mana itu adanya, bagaimana mengaksesnya, dan kapan akan digunakan,” ujar Arcandra, di Jakarta, Kamis (15/8), dilansir dari laman resmi KESDM.

Peraturan Menteri ESDM ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM No. 27 Tahun 2006 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data yang diperoleh dari Survei Umum, Eksplorasi dan Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi. Perubahan mendasar dalam Peraturan Menteri baru ini dalam rangka peningkatan integritas pengelolaan data, memberikan kemudahan dan keterbukaan data guna mendorong peningkatan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Dilakukan perubahan paradigma pengelolaan data sebagai infrastruktur dan peningkatan kualitas data, menggantikan paradigma sebelumnya dimana data sebagai komoditas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Revisi Permen ini merupakan upaya Pemerintah untuk membuka lebar pintu investasi di subsektor minyak dan gas bumi. Diterbitkannya Permen ini mengawali perubahan paradigma pengelolaan dan pemanfaatan data hulu migas. Sebelumnya, Data hulu migas merupakan komoditas Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), ke depan data menjadi infrastruktur, sekaligus pendorong kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas dalam rangka percepatan penemuan cadangan migas yang baru.

Anggota Dapat Akses Data Gratis

Di dalam Permen ESDM yang baru ini, pemerintah memberikan akses data kepada semua pihak yang membutuhkannya dengan akses yang sebesar-besarnya bagi pihak yang terdaftar menjadi anggota. Sedangkan untuk yang tidak menjadi anggota, akses data diberikan terbatas hanya untuk data umum, data dasar, data olahan dan data interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan.

“Menjadi anggota juga berhak mendapatkan akses paket data pada penawaran Wilayah Kerja secara gratis serta mendapatkan paket data gratis untuk pemenang lelang,” ujar Arcandra. Ia menjelaskan, pemerintah mengkategorikan bahwa data menjadi terbuka dan rahasia. data umum, data dasar, data olahan dan data interpretasi yang telah melewati masa kerahasiaan merupakan data terbuka. Sedangkan data rahasia terdiri dari data olahan, data interpretasi dan data yang terikat dalam sebuah kontrak.

“Data rahasia adalah data dimana kontraktor setelah melakukan eksplorasi dan menemukan cadangan maka itu dinamakan data rahasia. Karena perusahaan masih menggunakan data itu untuk tindak lanjut kegiatan eksploitasi mereka. Adalah tidak masuk akal setelah mereka menemukan discovery kemudian data dibuka untuk umum. Jadi kita menghormati yang berinvestasi kerahasiaan data mereka masih kita jaga sehingga mereka merasa nyaman,” jelas Arcandra.

Pembukaan akses data migas ini tidak akan melepaskan kontrol negara atas data tersebut, negara masih memiliki kewenangan penuh terhadap data migas ini. Kebijakan open data migas merupakan bagian dari upaya Pemerintah untuk dapat menambah cadangan migas nasional dengan temuan-temuan cadangan baru.