Imbau Gunakan PLTS Rooftop, Jonan: Selain Hemat Biaya juga Ramah Lingkungan

Menurut Menteri ESDM Iganius Jonan, menggunakan PLTS Rooftop (atap) bukan hanya sekadar untuk menghemat biaya tenaga listrik yang harus dibayar, namun juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. (Grafis: KESDM)

Jakarta – Dalam Kampanye Penggunaan Listrik Surya Atap, Minggu (28/7) lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menyarankan kepada badan usaha dan pemerintah daerah untuk mulai memanfaatkan atap bangunan dan gedung yang mereka miliki dengan memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Rooftop (atap). Menurutnya, menggunakan PLTS bukan hanya sekadar untuk menghemat biaya tenaga listrik yang harus mereka bayar, namun juga menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan.

Jonan pun mengajak masyarakat untuk memasang PLTS Atap, karena selain mendukung program energi bersih yang bersumber dari energi terbarukan, pemasangan PLTS Atap juga dapat menghemat tagihan listrik bulanan. “Kalau kita bikin PLTS (Atap) ini juga akan menghemat tagihan listrik, listriknya juga bisa impor-ekspor dengan PLN,” ujar Menteri Jonan, seperti dilansir dari laman Kementerian ESDM.

Hampir semua gedung di Kementerian ESDM telah memasang PLTS Atap, salah satunya Gedung Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Ditjen EBTKE) Kementerian ESDM, Jalan Pegangsaan Timur Jakarta Pusat. PLTS Atap berkapasitas 20 kilo Watt peak(kWp) yang telah dipasang sejak 2015 tersebut memiliki kapasitas puncak 20.160 Watt per hari dengan pengisian baterai selama 4 jam.

“Dengan memanfaatkan luas lahan sekitar 40 meter persegi, kapasitas 20 kWp yang dipasang di atap Gedung Ditjen EBTKE mampu untuk menyalakan lampu bagi 8 lantai di bawahnya,” ungkap Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Halim Sari Wardana. Ia berharap, gedung-gedung pemerintah, lembaga, swasta maupun komersial, khususnya di Jakarta segera mendukung percepatan PLTS Atap ini, karena 20% dari luas atap yang dimanfaatkan untuk PLTS sudah berkontribusi mengurangi polusi.

Tak hanya gedung perkantoran, kini perumahan pun bisa memasang PLTS Atap yang on-griddengan jaringan listrik PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero), yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PLN. Melalui peraturan ini, masyarakat juga bisa membayar tagihan listrik lebih murah melalui “ekspor-impor” listrik dengan PLN. Besaran penghematan berbeda-beda tergantung pada kapasitas daya yang dihasilkan serta besaran penggunaan listrik keseluruhan.

Selain memberikan peluang masyarakat dalam pemanfaatan energi terbarukan yang ramah lingkungan, kebijakan Pemerintah ini bertujuan untuk mengingkatkan peran energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi nasional, percepatan peningkatan pemanfaatan energi surya, mendorong pengembangan bisnis dan industri panel surya, serta mengurangi emisi gas rumah kaca.

Dukungan dari Pemerintah Daerah

Selanjutnya, Kementerian ESDM yang telah memasang PLTS Rooftop di seluruh gedungnya akan diikuti oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Pemasangan PLTS Rooftop di seluruh gedung milik Pemprov ini diungkapkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan usai bertemu dengan Menteri ESDM, Ignasius Jonan di Balaikota, Jumat (2/8). Pemasangan PLTS Rooftop ini diperkirakan Anies akan selesai pada tahun 2022 mendatang.

“Pemerintah DKI Jakarta sudah dan akan terus melakukan langkah-langkah untuk mengalihkan penggunaan energi fosil ke energi terbarukan. Untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil, Pemerintah DKI Jakarta akan memasang solar panel di gedung-gedung Pemerintah Daerah, gedung sekolah, gedung olah raga dan fasilitas kesehatan, itu kita akan perbanyak penggunaan solar panel,” ujar Anies.

Sementara, Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian ESDM FX Sutijastoto mengungkapkan, Menteri ESDM telah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Menteri Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (KLHK), agar memanfaatkan atap gedung-gedung perkantorannya, baik di pusat maupun daerah untuk dipasangi PLTS Rooftop.

Dirjen EBT juga menginformasikan, langkah yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini menambah daftar dukungan pemerintah daerah yang akan menggunakan PLTS Rooftop. Pemerintah Provinsi Bali sudah mengeluarkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang mencantumkan kewajiban seluruh gedung untuk memanfaatkan 25% dari luasan atapnya dengan PLTS Rooftop.