Susun Rancangan Program Kerja 2020, KESDM Fokus Tingkatkan Kompetensi SDM

Kementerian ESDM akan memfokuskan diri pada upaya peningkatan kompetensi SDM yang berkualitas dalam penyusunan rancangan program kerja tahun anggaran 2020. (Foto: Kementerian ESDM)

Jakarta – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan memfokuskan diri pada upaya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dalam penyusunan rancangan program kerja tahun anggaran 2020.

“Demi mendapatkan nilai tambah sektor ESDM, kualitas sumber daya manusia akan menjadi fokus utama pembenahan kami pada tahun 2020 mendatang,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi di Jakarta, Selasa (25/6).

Pada tahun 2020, imbuh Agung, Kementerian ESDM menyiapkan dana sebesar Rp 776 miliar. Dana tersebut akan dimanfaatkan untuk memperluas akses pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi peserta didik dan pendidik hingga peningkatan partisipasi masyarakat.

“Anggaran ini meningkat sekitar Rp 41 miliar dari pagu tahun lalu sebesar Rp 735 miliar,” ungkapnya.

Dari jumlah anggaran tersebut akan diprioritaskan penggunaannya untuk pembangunan politeknik Energi dan Pertambangan (PEP) di Bali sebesar Rp 94,3 M dan pembangunan PEM Prabumulih (Rp 114,8 M). Ada pula untuk pengembangan PEM Akamigas Cepu (Rp 97,9 M) dan PEP Bandung (Rp 33,8 M).

Agung optimis peningkatan porsi anggaran pada pengembangan SDM di sektor ESDM akan memberikan nilai tambah dalam menyukseskan program sektor ESDM, terutama yang pro-rakyat.

Sejalan dengan Kebijakan Presiden

Di samping itu, Kementerian ESDM terus menggiatkan beberapa pelatihan dan pendidikan yang melibatkan keikutsertaan masyarakat di sektor ESDM, seperti diklat masyarakat bidang migas, diklat masyarakat di bidang geologi, mineral dan batubara, diklat masyarakat di bidang EBTKE, dan diklat masyarakat bidang tambang bawah tanah.

Sementara itu, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) ESDM Zainal Arifin mengatakan, sebagai upaya memenuhi SDM yang handal dan berkompeten, BPSDM memiliki Pengembangan dan Penjagaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Migas, PPSDM Geominerba, dan PPSDM KEBTKE. Dengan fasilitas lengkap dan pengajar profesinal, BPSDM ESDM siap untuk memberikan yang terbaik.

Tahun 2018, kata Zainal, peserta pelatihan PPSDM Migas mencapai 4633 orang untuk diklat unggulan antara lain Diklat Keselamatan & Kesehatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL), Pengenalan Hulu dan Hilir Migas, Operator Produksi dan lainnya. Selain itu sertifikasi kompetensi di PPSDM Migas mencapai 13.316 orang.

“Di PPSDM Geominerba, peserta pelatihan sebanyak 4946 orang yang mengikuti diklat Pengawas Operasional Pertama (POP), Juru Ukur Tambang, dan lainnya. Serta sertifikasi konpetensi mencapai 3033 orang,” lanjutnya.

Sedangkan pada PPSDM KEBTKE, terdapat 1863 orang yang mengikuti diklat sektor ketenagalisrikan, energi baru dan terbarukan. Untuk sertifikasi kompetensi berjumlah 1245 orang. Ia menegaskan, BPSDM ESDM bisa digunakan sebagai tempat untuk mengupgrade kemampuan di sektor ESDM.

Upaya KESDM meningkatkan kualitas SDM sejalan dengan konsentrasi kebijakan Prsiden Joko Widodo dalam meningkatkan pengembangan SDM. Presiden Jokowi menginginkan adanya peningkatan kualitas SDM di Indonesia pada 2020. Sehingga, pada tahun depan pemerintah akan fokus dalam rencana kerja pemerintah di 2020 untuk pembangunan SDM.

“Untuk menjaga keberlangsungan pembangunan nasional, maka pada tahun 2020 prioritas pembangunan sumber daya manusia (SDM) tetap terus harus dikedepankan menyambung prioritas SDM yang dimulai di 2019 ini,” ujar Jokowi dalam sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (6/3/2019).

Dalam kesempatan yang sama Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan untuk menambah anggaran pendidikan untuk mendukung rencana peningkatan kualitas SDM. Namun ia belum merinci berapa besar peningkatan jumlah anggaran pendidikan itu karena masih dalam tahap pembahasan. Sebelumnya pemerintah menganggarkan 20% dari APBN untuk pendidikan.

Selain soal anggaran, sidang kabinet itu juga membahas berbagai tantangan apa saja yang akan dihadapi oleh pemerintah dalam rangka pemberdayaan kualitas SDM Indonesia ini, dan apa saja solusi yang harus dibuat. Menurutnya, pemerintah akan lebih mempertajam pendidikan vokasi serta memperluas jaringan sosial program tersebut.

Selama ini, imbuh Ani, anggaran pendidikan sudah diamanatkan UU sebesar 20 persen. Hanya komposisi belanjanya apakah di kementerian, di lembaga maupun di daerah, itu yang akan pihaknya pertajam atau ada penekanan tertentu seperti yang disampaikan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung produktivitas dan skill.

“Maka mengenai masalah vokasi siapa yang melakukan dan desainnya seperti apa, itu yang lebih ditekankan, bukan kepada jumlahnya. Kalau dari jumlah, dengan APBN yang meningkat, tentu anggaran pendidikan juga akan meningkat karena 20 persen dari total anggaran akan meningkat juga,” papar Ani.