KESDM Ajukan Anggaran Rp 9,67 T di RAPBN 2020, Lebih Setengahnya untuk Program Pro Rakyat

KESDM mengajukan anggaran Rp 9,67 triliun di RAPBN 2020 dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi VII DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (20/6). (Foto: Kemnterian ESDM)

Jakarta – Kementerian ESDM mengajukan anggaran Rp 9,67 triliun di Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 dalam Rapat Kerja bersama dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) yang berlangsung di Gedung Nusantara I DPR RI, Kamis (20/6). Menteri Ignasius Jonan dalam rapat tersebut mengatakan, sebanyak 62,87% atau Rp 6,08 triliun dari anggaran itu pemanfaatannya untuk belanja publik fisik yang menyentuh langsung ke masyarakat.

Jonan memaparkan, anggaran belanja publik fisik pada tahun 2020 akan digunakan di antaranya untuk sambungan jaringan gas rumah tangga sebanyak 293.533 sambungan, pembagian konverter kit untuk petani dan nelayan sebanyak 50 ribu paket, dan pengeboran sumur air bersih sebanyak 750 titik di daerah sulit air.

Sementara 20,47% atau sebesar Rp 1,98 triliun dipergunakan untuk operasional pegawai. Selain itu, pada pagu indikatif RAPBN 2020, belanja publik non fisik adalah 16,66% atau Rp 1,61 triliun.

Jika dibandingkan pada tahun 2019 yang saat itu sebesar 50,51%, postur anggaran belanja tersebut mengalami peningkatan. Peningkatan ini menurut Menteri Jonan tidak lepas dari usaha dan kerja keras Komisi VII DPR RI.

“Kami berterima kasih atas dorongan Bapak dan Ibu Komisi VII. Waktu APBN tahun 2018 itu Rp 6 triliun, lalu Bapak dan Ibu mengkritik keras kenapa kok turun jadi Rp 4,9 T tahun 2019, nah sekarang sudah naik dan tidak tanggung-tanggung, hampir dua kali lipat,” jelas Jonan.

Anggaran Pro Rakyat

Kementerian ESDM mencatat, mayoritas angaran 2018 dibelanjakan untuk infrastruktur dan realisasi anggaran yang tercatat hampir 90%. Sebagian besar anggaran tersebut terealisasi untuk infrastruktur atau program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat, termasuk memberikan akses energi bagi masyarakat yang sebelumnya belum merasakan kehadiran energi sama sekali.

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial menyebutkan, 54% anggaran Kementerian ESDM pada 2018 dibelanjakan untuk belanja publik fisik, untuk program yang menyasar langsung kepada rakyat kecil.

“Pelaksanaan anggaran membaik secara kualitas maupun kuantitas. Belanja untuk infrastruktur atau publik fisik sebesar 54% atau sekitar Rp 3,6 triliun untuk program dan kegiatan yang diperlukan masyarakat,” katanya.

Ego melanjutkan, program-program tersebut seperti untuk jaringan gas kota, konversi minyak tanah ke LPG, konverter kit untuk nelayan kecil, Penerangan Jalan Umum (PJU), Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) untuk masyarakat di daerah pelosok, juga sumur bor untuk daerah yang sulit air.

Anggaran pro rakyat ini juga diikuti capaian realisasi penyerapan yang semakin membaik. Dalam 10 tahun terakhir sejak 2009, Ego menilai baru kali ini penyerapan anggaran telah mencapai di atas 87% dari total anggaran Rp 6,6 triliun.

“Luar biasa, banyak pencapaian. Salah satunya realisasi penyerapan anggaran sangat membaik, yang diprioritaskan untuk program-program pro rakyat. Jadi APBN yang dari rakyat benar-benar kembali ke rakyat,” terang Ego.