Kerja Sama Pertamina-Saudi Aramco Berlanjut, Pemerintah Fokuskan Energi Berkeadilan

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam menyiapkan pengembangan kilang Cilacap. (Foto: Kementerian ESDM)

Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi mengadakan pertemuan untuk membahas kelanjutan pengembangan kilang minyak Cilacap kerja sama PT Pertamina (Persero) dengan Saudi Aramco. Dari pertemuan itu, keduanya sepakat untuk melanjutkan kerja sama dalam menyiapkan pengembangan kilang tersebut.

Kepala Biro Komunikasi Layanan Infrmasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi menerangkan, kedua pihak sepakat untuk bersama-sama melibatkan reputable Financial Advisor sebagai valuator ketiga dalam rangka finalisasi valuasi dan skema kerja sama. Sebagaimana diketahui, kerja sama Pertamina-Saudi Aramco di Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap yang digagas sejak 2014 ini belum berjalan karena terhambat perbedaan nilai valuasi antara kedua belah pihak.

“Kedua pihak sepakat menunjuk valuatornya, lalu kedua valuator memilih valuator ketiga. Ini win-win solution bagi kedua belah pihak,” terang Agung.

Untuk selanjutnya, pemerintah akan membentuk tim gabungan dari Kementerian BUMN, Kemnterian ESDM, Kemnterian Keuangan, dan Pertamina. Tim tersebut akan didampingi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) dalam menjalankan tugasnya untuk memastikan seluruh proses yang dijalankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Energi Migas Berkeadilan

Pengembangan Kilang Cilacap merupakan bagian dari 6 proyek RDMP dan New Grass Root Refinery (NGRR) untuk meningkatkan kapasitas produksi bahan bakar minyak Pertamina, dari saat ini sekitar 1 juta barel per hari menjadi sekitar 2 juta barel per hari. Keenam proyek tersebut adalah RDMP Cilacap, RDMP Balikpapan, RDMP Balongan, RDMP Dumai, NGRR Tuban, dan NGRR Bontang.

Direktur Pembinaan Program Migas Soerjaningsih menjelaskan, kerja sama negara-negara penghasil minyak dilakukan untuk mendukung jaminan pasokan minyak nasional. Hal ini mengingat permintaan minyak dalam negeri lebih tinggi dibandingkan produksi dalam negeri. Selain itu, pemerintah juga membuka peluang kerja sama dalam pembangunan infrastruktur.

“Kerja sama pembangunan infrastruktur difokuskan pada kehadiran pemerintah dalam penyedia energi migas yang berkeadilan bagi masyarakat sampai ke daerah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal),” paparnya.

Dukungan pemerintah dalam setiap kerja sama migas, imbuh Soerja, menjadi salah satu faktor pemberi kepastian bagi perusahaan-perusahaan migas untuk mengembangkan usahanya di dalam negeri. Kebijakan dan juga peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah selalu dilakukan agar industri migas dalam negeri merupakan industri yang ramah bagi investor.

Sementara itu, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero) Ignatius Tallulembang memaparkan, pembangunan megaproyek kilang yaitu 6 proyek RDMP dan NGRR dipercepat penyelesaiannya agar segera menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan, mengurangi impor BBM dan petrokimia, serta meningkatkan cadangan devisa dan penerimaan pajak.

“Megaproyek kilang minyak ini akan mendukung kemandirian dan ketahanan energi nasional sekaligus memperkuat keuangan negara,” katanya.