Jateng Bakal Miliki BUMD Migas pada Akhir 2019

Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Pengelolaan Migas Jawa Tengah” yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Daerah, Jumat (14/6/2019). (Foto: Pemrpov Jateng)

Surakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) minyak dan gas bumi (migas). Pembentukan BUMD migas berbadan hukum Perseroan Daerah (Perseroda) tersebut ditargetkan sudah berdiri pada Desember 2019.

Dalam sebuah acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Optimalisasi Pengelolaan Migas Jawa Tengah”, Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Sekda Jateng Peni Rahayu membeberkan, BUMD migas yang diberi nama PT Sarana Migas Jateng itu nantinya akan mengelola migas yang ada di berbagai daerah dari hulu hingga hilir.

“Karenanya kami perlu dukungan banyak pihak, terutama dukungan anggota Bapemperda DPRD Jateng,” katanya di Hotel Alila Surakarta, Jumat (14/6/2019).

Ia menjelaskan, kegiatan usaha Perseroda sektor migas tersebut meliputi hulu minyak dan gas bumi, hilir minyak dan gas bumi, bahan bakar nabati, serta jasa penunjang minyak dan gas bumi. Untuk menunjang kegiatan usaha, BUMD juga membentuk anak perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Lebih lanjut, disebutkannya bahwa potensi lapangan sumur tua migas banyak tersebar di berbagai daerah, di antaranya Lapangan Semanggi, Kabupaten Blora sebanyak 87 titik sumur, Lapangan Banyubang Blora 31 titik sumur, Lapangan Nglobo Blora 44 titik sumur, Lapangan Ledok Blora 253 titik sumur, Lapangan Tungkul Blora dan Grobogan 41 titik sumur, Lapangan Gabus Grobogan 46 titik sumur, Lapangan Keling Jeprasa satu titik sumur, dan Lapangan Klantung Kendal sebanyak 28 titik sumur.

“Jika potensi-potensi sumber migas yang ada di Jateng dikelola dengan profesional, maka akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” ujar Peni.

Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

Sekda Jateng Sri Puryono sepakat dengan hal tersebut, bahwa pendirian PT Sarana Migas Jateng bertujuan untuk membentuk BUMD sebagai pengendalian dan pengelola kegiatan usaha di bidang hulu, hilir, bahan bakar nabati, energi, dan jasa penunjang migas.

Sehingga pendirian Perseroda ini bisa memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah, menyatukan dan menyinergikan seluruh kegiatan pengelolaan dan pengusahaan migas di Jateng berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Pembentukan BUMD migas di Jateng karena Jateng merupakan salah satu daerah penghasil migas di Indonesia,” jelas Puryono.

Hal tersebut berdasarkan penjelasannya, ditandai dengan ditemukannya rembesan minyak maupun gas bumi di beberapa daerah. Selain itu, sektor energi migas dan energi baru terbarukan merupakan salah satu potensi sumber daya yang dapat ditingkatkan pengelolaannya untuk meningkatkan PAD.

Pemrpov Jateng pada prinsipnya, lanjut Puryono, dapat membentuk BUMD yang bergerak dalam pengelolaan usaha hulu, hilir, dan bidang usaha Participating Interest (PI). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Nomor 37 Tahun 2016 tentang Penawaran PI 10 persen.

BUMD dengan pemegang saham Pemprov Jateng 100 persen tersebut, telah sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 539/3064 Tanggal 16 April 2019 perihal Pertimbangan Penilaian dan Usulan Rencana Pendirian BUMD di Provinsi Jateng, Surat Ketua SKK Migas No SRT 0127/SKKMA0000/20019/SO Tanggal 6 Maret 2019, serta Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.