Indonesia Bicarakan Langkah Sistematis Energi dan Lingkungan Hidup di Pertemuan G20

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri ESDM Ignasius Jonan menyampaikan langkah sistematis sektor energi dan lingkungan hidup dalam pertemuan G20. (Foto: Kementerian ESDM)

Karuizawa – Delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menghadiri pertemuan G20 Ministerial Meeting on Energy Transitions and Global Environment for Sustainable Development di Kauizawa Jepang pada 15-16 Juni. Pada kesempatan itu, Indonesia menyampaikan langkah sistematis pada sektor energi dan lingkungan hidup.

Pertemuan tingkat menteri negara-negara G20 merupakan gagasan Pemerintah Jepang selaku Presiden G20, dengan mengusung tema “A Virtuous Cycle of Environment Growth” dan mengangkat elemen inovasi energi, sampah plastik di laut, serta adaptasi dan kerentanan insfrastruktur terhadap perubahan iklim.

Pada pertemuan yang mengintegrasikan pembasahan isu energi dan isu lingkungan hidup ini, Indonesia melakukan berbagai upaya dan respon strategis, sehingga Sekretariat G20 Jepang mengakomodasi sejumlah isu dalam Third Draft Communique, antara lain: Memasukan Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai referensi utama Komunike, dengan mengakui implementasi transisi energi yang beragam sesuai SDGs; memasukkan biofuel sebagai salah satu inovasi energi, serta bioenergi sebagai bagian dari energi terbarukan dan transisi energi di dunia pada beragam penggunaan, terutama pembangkit listrik dan transportasi.

Selain itu memasukkan aspek affordability pada energy efficiency dan power system, dan mengangkat clean and affordable energy access sebagai bagian tersendiri; menekankan pentingnya memahami situasi masing-masing negara dalam pengembangan CCUS, dan mendorong kolaborasi internasional dalam pengembangan hidrogen yang relatif masih baru; memfokuskan well-to-wheel hanya untuk mengembangkan potensi efisiensi energi, dan tidak untuk standardisasi perhitungan emisi CO2 kendaraan bermotor di setiap negara; serta menyederhanakan pembahasan nuklir dan mengakomodasi kepentingan negara non-pemakai nuklir.

Menteri Jonan menegaskan bahwa prinsip “no one left behind” sangat penting dalam transisi energi dan pembangunan berkelanjutan, mengingat transformasi energi perlu dilakukan secara cermat lantaran menyangkut kemampuan dan keterjangkauan masyarakat. Ia menyebutkan, ada faktor nilai dan harga yang harus dipertimbangkan terkait dengan beban anggaran negara dan harga produk, dalam hal ini energi listrik.

“Pada tingkat menteri dan tingkat eselon I, KLHK dan KESDM secara intensif melakukan diskusi tentang ini. Menteri Siti juga akan mendalami lagi RUEN (baca: Rencana Umum Energi Nasional) serta strategi dan kebijakan dalam dokumen-dokumen kerja Dewan Energi Nasional,” tuturnya.

Terkait energi, lanjutnya, Indonesia sebagai negara kepulauan mendorong diversifikasi energi yang dapat diakses masyarakat di kawasan yang terisolir di pulau-pulau kecil. Hal ini sedang dibahas dan didiskusikan oleh KLHK dan KESDM untuk mendapatkan pilihan energi dengan herga terjangkau masyarakat sesuai dengan undang-undang.

Komitmen Melindungi Lingkungan

Dalam pernyataannya, Menteri Jonan dan Menteri Siti secara tegas menyatakan, bagi Indonesia, hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat dan baik adalah hak yang dijamin oleh Undang-undang Dasar, melalui mandat untuk pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan di mana pada saat yang sama menjamin pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan mandat tersebut diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan program aksi.

Terkait perubahan iklim, Nationally Determind Contribution (NDC) Indonesia tidak hanya berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca, namun secara paralel dan seimbang juga mengupayakan ketahanan nasional melalui adaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

“Berbagai program aksi melalui pengelolaan yang kolaboratif dengan para pemangku kepentingan, transformasi menuju pendekatan lanskap dalam pengelolaan sumber daya hutan, perhutanan nasional, promosi efisiensi energi, serta pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular,” terang Menteri Siti.

Lebih lanjut, dirinya menggarisbawahi bahwa harmoni antara pembangunan ekonomi dan lingkungan hidup adalah pondasi dasar konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia telah mengeluarkan kebijakan pembangunan rendah karbon dan ekonomi pada Maret tahun ini, serta mengarusutamakan aspek perubahan iklim dan pembangunan berkelanjutan ke dalam rencana pembangunan dan anggaran nasional.