BPK Apresiasi Program Pro Rakyat Kementerian ESDM

Menteri ESDM Ignasius Jonan menerima secara langsung LHP LK KESDM dari Rizal Djalil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (12/6/2019). (Foto: esdm.go.id)

Jakarta – Anggota IV Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Rizal Djalil mengapresiasi beberapa program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) seperti peningkatan rasio elektrifikasi yang sudah hampir mencapai 100 persen. Selain itu ia juga mengapresiasi program BBM satu harga, pembangunan jaringan gas kota, pengoptimalan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui e-PNBP, dan penatausahaan aset tetap.

Rizal mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan Kementerian ESDM yang mengalokasikan sebagian besar anggaran kementeriannya untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas dengan program-program pro rakyat.

“BPK mengapresiasi semua program Kementerian ESDM, terutama rasio elektrifikasi yang hampir mencapai 100 persen,” ujar Rizal, Rabu (12/6/2019).

Mengenai program BBM satu harga telah dilaksanakan pula dari Pulau Miangas hingga Pulau Rote. Menurut penilaiannya, BUMN pelaksana tersebut mendapatkan haknya pada waktu yang tepat lantaran mereka sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kebijakan yang diterapkan pemerintahnya.

Di samping itu, terkait sektor energi baru terbarukan menurutnya juga mengalami perkembangan luar biasa. Pihaknya sangat mendorong adanya perkembangan tersebut. BPK juga membuat catatan khusus mengenai mitigasi bencana yang dilakukan oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Badan Geologi Kementerian ESDM.

Pihak BPK mendukung sepenuhnya agar PVMBG memiliki peralatan yang modern dan canggih dengan teknologi terbaru. Hal ini dinilai sudah sesuai dengan tuntutan zaman sekarang.

“Tentu saja ini memerlukan biaya. BPK merekomendasikan itu dan kami akan menulis surat khusus kepada Presiden mengenai itu, dan bukan hanya peralatannya tetapi juga kesejahteraan para petugas pengamat gunung berapinya kita minta untuk lebih diperhatikan,” sambung Rizal.

KESDM Raih Opini WTP

Apresiasi tersebut disampaikannya saat penganugerahaan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kementerian ESDM kembali meraih opini audit tersebut untuk Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian ESDM (LHP LK KESDM) Tahun 2018 dari BPK RI. Raihan WTP kali ini merupakan ketiga kalinya berturut-turut yang disandang Kementerian ESDM sejak tahun 2016 hingga 2018.

BPK RI melakukan pemeriksaan pada sembilan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian ESDM, Setjen KESDM, Itjen KESDM, Ditjen Migas, Ditjen Minerba, Badan Litbang ESDM, BPSDM ESDM, Badan Geologi, BPH Migas, dan Ditjen EBTKE. Dalam area ini, BPK RI memeriksa efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan.

BPK memeriksa semua Kementerian dan Lembaga negara yang menggunakan anggaran negara dalam kebijakannya. BPK akan memeriksa sesuai dengan standar akuntansi yang ada dan memeberikan opini berdasaarkan empat kategori, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf Penjelasan (WTP-DPP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) (TMP).

“Saya atas nama BPK RI anggota IV menyampaikan laporan hasil pemeriksaan BPK tahun 2018. Yang paling menarik adalah capaian PNBP Kementerian ESDM yang luar biasa meningkat hampir 190 persen. Ini punya kontribusi besar dalam konteks penerimaan negara kita,” tutur Rizal.

Menurutnya, Kementerian ESDM terus menerus meingkatkan sumber daya manusia yang ada dan memperbaiki teknologi IT-nya untuk meningkatkan lagi penerimaan PNBP tersebut.

Dalam kesempatan itu, Menteri ESDM Ignasius Jonan menerima secara langsung LHP LK KESDM dari Rizal Djalil di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Rabu (12/6/2019). Kementerian ESDM berkomitmen terkait apa yang dilakukan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Secara khusus saya menyampaikan terima kasih kepada Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara yang upayanya luar biasa, sehingga capaiannya luar biasa pula,” kata Jonan usai menerima LHP LK KESDM.