Menteri ESDM Lantik Kepala SKK Migas Baru

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan melantik Dwi Soetjipto menggantikan Amien Sunaryadi. Bertempat di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Senin (3/12/2018).

JAKARTA — Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Dwi Soetjipto dilantik menggantikan Amien Sunaryadi. Berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 57/M Tahun 2018 tanggal 30 November 2018.

Sejak 18 November 2018.Amien Sunaryadi telah berakhir masa baktinya. Bertempat di kantor Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jakarta, Menteri ESDM Ignasius Jonan, hari ini, Senin (3/12/2018).

Pada sambutan pelantikan tersebut, Menteri Jonan mengucapkan selamat kepada Dwi Soetjipto serta berterima kasih kepada Amien Sunaryadi atas pengabdiannya kepada negara.

“Saya bersyukur ini (pelantikan) berjalan baik,” kata Jonan.

Sebagai Menteri ESDM dan Ketua Komisi Pengawasan SKK Migas, Jonan meminta Dwi melanjutkan organisasi ke arah yang lebih baik. Kepala SKK Migas diminta meningkatkan cadangan eksplorasi baik pada Wilayah Kerja (WK) migas baru maupun terminasi,

Saat ini kontraktor diwajibkan menyediakan komitmen kerja pasti untuk eksplorasi yang besarannya US$ 2 miliar untuk 10 tahun ke depan.

Menteri Jonan meminta Dwi menyelesaikan WK terminasi yang jatuh tempo hingga 2023 serta membantu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi melakukan lelang terbuka untuk WK eksplorasi. Selain itu, mendukung semaksimal mungkin penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam eksplorasi dan eksploitasi migas.

Menteri ESDM menekankan beberapa hal yang harus dilanjutkan pada kepemimpinan SKK Migas yang baru tersebut, yakni

1) Merubah organisasi ke arah yang lebih baik;

2) Meningkatkan cadangan eksplorasi baik pada Wilayah Kerja (WK) migas baru maupun terminasi, dimana saat ini kontraktor diwajibkan menyediakan komitmen kerja pasti untuk eksplorasi yang besarannya USD 2 Miliar untuk 10 tahun ke depan;

3) Segera menyelesaikan WK migas terminasi yang jatuh tempo;

4) Membantu Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mengawal WK Eksplorasi yang akan dilelang dan cost recovery yang masih tersisa; serta

5) Mendukung semaksimal mungkin penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam eksplorasi dan eksploitasi migas.