Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan, Mengurangi Ketergantungan Energi Fosil Pada Sektor Transportasi

Dewan Energi Nasional (DEN) menyelenggarakan dialog energi dengan tema Percepatan Mengurangi Ketergantungan Energi Fosil pada Sektor Transportasi di Hotel Borobudur, Jakarta (21/11/2018). (DEN)

JAKARTA — Penerapan kebijakan green transportation mengalami kendala dengan penerapan sistem transportasi massal yang masih terbatas kota-kota besar dan alternatif pemanfaatan kendaraan bermotor masih sebatas purwarupa. Dewan Energi Nasional menyelenggarakan dialog energi dengan tema Percepatan Mengurangi Ketergantungan Energi Fosil pada Sektor Transportasi di Hotel Borobudur, Jakarta (21/11/2018).

“program di atas tentunya dilakukan untuk meningkatkan efisisensi konsumsi energi di sektor transportasi serta untuk meningkatkan pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagai substitusi BBM”. Ujar Sekjen Dewan Energi Nasional (DEN) Saleh Abdurrahman.

Saleh menambahkan harapannya dari dialog energi dapat merumuskan rekomendasi terobosan kebijakan yang komperehensif dan strategis untuk mendorong percepatan mengurangi ketergantungan energi fosil pada sektor transportasi.

Hadir pada kesempatan tersebut Anggota DEN, Wakil Tetap Anggota DEN dari Kementerian Ristek Dikti, perwakilan Kementerian PPN atau Bappenas, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Perguruan Tinggi serta pelaku usaha.

Pengembangan Transportasi Listrik

Mengenai Peraturan Presiden No. 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional mengamanatkan untuk mengendalikan impor BBM dan emisi CO2 sektor transportasi dengan program percepatan pemanfaatan tenaga listrik untuk penggerak kendaraan bermotor.

Pelaksanaan program yakni dengan mengembangkan purwarupa kendaraan bertenaga listrik atau hybrid hingga mempersiapkannya hingga tahap komersial dan membangun industri moda transportasi listrik dan hybrid dari hulu ke hilir.

Pengembangan kendaraan industri moda tranportasi listrik dan hybrid pada tahun 2025 sebesar 2.200 unit untuk roda empat dan 2,1 juta unit untuk kendaraan roda dua.

Penyusunan kebijakan insentif fiskal untuk produksi mobil atau motor listrik bagi pabrikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan membangun secara bertahap sistem dan Stasiun pengisian Listrik Umum (SPLU) untuk kendaraan bermotor listrik menjadi sebanyak seribu unit pada tahun 2025.