Sistem dan Bisnis yang Transparan, Pilar Utama Pengembangan Strategi Percepatan EBTKE

Wamen ESDM, Archandra Tahar, dalam Seminar Nasional ‘Akselerasi Pembangunan EBTKE: Masalah dan Solusi’ yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Kementerian ESDM, dan Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (15/5/2018). (Kementerian ESDM)

ITB, Bandung — Sistem dan bisnis yang transparan adalah pilar utama pengembangan strategi percepatan pengembangan energi baru, terbarukan, dan konservasi energi (EBTKE). Selain itu, pengembangan human capital yang mumpuni dan pengembangan teknologi yang menunjang menjadi pilar utama kedua dan ketiga.

Hal tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (Wamen ESDM), Archandra Tahar, dalam Seminar Nasional ‘Akselerasi Pembangunan EBTKE: Masalah dan Solusi’ yang diselenggarakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bekerja sama dengan Kementerian ESDM, dan Institut Teknologi Bandung (ITB), Selasa (15/5/2018).

Archandra mengungkapkan kendala yang dihadapi dalam pengembangan dan penciptaan inovasi teknologi.

“Ada ketakutan penciptaan inovasi harus ada payung hukumnya dulu, sementara kita membutuhkan inovasi untuk melaksanakan akselerasi ini. Oleh karenanya kami butuh dukungan semua pihak, termasuk universitas,” ujarnya, dirilis Kementerian ESDM.

Merespons persoalan, Rektor ITB, Kadarsah Suryadi, menyatakan komitmen ITB untuk terus mendukung program akselerasi pengembangan EBTKE yang dilakukan Pemerintah.

“Saat ini, ITB aktif melakukan penelitian untuk mengembangkan teknologi energi, termasuk EBT, antara lain biofuel, bioethanol, biogas, limbah, biomassa, organic rankine cycle untuk energi temperatur rendah, turbin arus, dan lain-lain,” terang Rektor.

Ia menjelaskan, peran perguruan tinggi dalam proses akselerasi pengembangan EBTKE adalah sektor pendidikan (penyediaan sumberdaya manusia), pengembangan teknologi melalui penelitian dan pengembangan teknologi yang dilaksanakan bersama industri, continuing education untuk peningkatan kapasitas SDM pemerintah dan industri, serta pengabdian masyarakat (konsultansi kepada pemerintah).

Untuk penguatan peran tersebut, diperlukan beberapa upaya, antara lain capacity building untuk tenaga pendidikan dan peneliti, peningkatan dana penelitian, pelibatan perguruan tinggi dalam proses alih teknologi, peningkatan mutu pendidikan dan penelitian, pengembangan link-and-match antara pendidikan perguruan tinggi dengan kebutuhan industri, serta pengembangan link-and-match antara penelitian perguruan tinggi dengan kebutuhan industri.

Meski demikian, Kadarsah mengingatkan, faktor penting pengembangan energi tidak hanya ilmu pengetahuan dan teknologi, namun juga faktor sosial ekonomi dan manajemen.

Menunggu Peran Ditjen EBTKE

Anggota IV BPK RI, Rizal Djalil, menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan EBTKE, salah satunya adalah teknologi.

“Ada beberapa permasalahan umum yang dihadapi dalam pengelolaan EBTKE yang berhasil diidentifikasi teman-teman Auditor BPK, antara lain ketergantungan pada energi fosil, EBT belum berkembang, sosial masyarakat, tata kelola pemerintahan, local content, dan dukungan pendanaan,” ungkap Rizal.

Rizal menegaskan kembali pentingnya peran dan keberadaan Direktorat Jenderal EBTKE.

“Kalau pada seminar sebelumnya saya bilang Ditjen EBTKE dibubarkan saja, ya itu untuk menunjukkan agar semua pihak bergerak. Adanya diskusi pada hari ini tentunya kembali memberikan pencerahan untuk kita semua, pentingnya EBTKE dan tentunya pentingnya dukungan semua pihak, termasuk universitas, Pemda, asosiasi, dan lembaga terkait,” tandasnya.