Permen 23/2018, Kementerian ESDM: Pertamina Bisa Dapatkan Hak Kelola WK Migas Terminasi

Permen ESDM No. 23/2018 memberi kesempatan Pertamina untuk mengelola Wilayah Kerja (WK) migas terminasi. (Kementerian ESDM)

ESDM, Jakarta — Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas yang Berakhir Kotrak Kerja Samanya tidak pro-asing. Permen 23/2018 juga memberi kesempatan Pertamina untuk mengelola Wilayah Kerja (WK) migas terminasi.

“Pertamina sangat bisa untuk mendapatkan hak kelola WK migas terminasi. Pertamina dapat mengajukan permohonan pengelolaan blok migas tersebut. Nanti akan dievaluasi oleh Tim Kementerian ESDM dan lintas instansi,” ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agung Pribadi, dirilis Kementerian ESDM, hari ini.

Dukungan penuh pemerintah pada Pertamina untuk menjadi perusahaan migas besar yang diperhitungkan di kancah global mewujud pada pemberian hak kelola 10 WK Terminasi kepada Pertamina, sejak 2017 hingga kini.

Kesepuluh WK migas tersebut, yaitu ONWJ, Mahakam, Tengah, Attaka, East Kalimantan, NSO, Sanga-sanga, Southeast Sumatera, Tuban, dan Ogan Komering.

Dari pengelolaan WK Mahakam, diprediksikan Pertamina mendapat tambahan pendapatan bersih sekitar Rp7-8 triliun per tahun. Dari 8 blok lainnya, bisa mendapat tambahan Rp1 triliun sampai Rp2 triliun. Artinya, dari hak kelola 10 blok migas terminasi itu, Pertamina bisa mendapat tambahan pendapatan sekitar Rp10 triliun per tahun, selama 20 tahun.

“Permen 23/2018 adalah upaya nyata untuk mengimplementasikan amanat Pasal 33 UUD 1945. Semangat utama peraturan ini dalam rangka mendorong hasil pengelolaan migas yang lebih besar bagi negara,” tandas Agung.

Terhadap Wilayah Kerja (WK) atau blok migas yang akan berakhir kontraknya, pemerintah menghendaki agar tingkat produksinya tidak turun, dan program kerja pengelolaan blok tersebut harus memberikan manfaat yang lebih besar buat negara.

“Program kerja untuk kelanjutan pengelolaan wilayah kerja migas terminasi harus dijaga kualitasnya, baik dari aspek kemampuan teknis maupun finansial, dan harus tetap memberikan hasil yang lebih besar bagi negara. Kalau hasilnya lebih besar, penerimaan negara juga lebih baik, manfaat untuk negara juga makin besar,” papar Agung lebih detail.

Pasal 13 Permen ESDM Nomor 23/2018 menyatakan bahwa Menteri ESDM akan menetapkan pengelolaan blok terminasi.

“Penetapan nantinya pasti acuannya adalah pengajuan yang memberikan manfaat lebih besar bagi negara. Ini sesuai amanat konstitusi dan ini adalah prioritas kita,” tambah Agung.

Pertamina Respons Positif

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menyampaikan respons positif dan dukungan, dengan dikeluarkannya Permen ESDM Nomor 23 Tahun 2018.

“Permen ESDM Nomor 23/2018 mendorong profesionalisme dan daya saing Pertamina, sehingga Perseroan memiliki fondasi yang lebih kuat untuk tumbuh makin besar. Dengan Permen itu Pertamina masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan WK Terminasi. Sebagai bagian dari Pemerintah, Pertamina memiliki tugas yang sama, yaitu memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara,” tutur Nicke.