Pertamina Kembangkan Stasiun Pengisian Transportable untuk Nelayan

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Banten (Sumber: dkp.bantenprov.go.id)
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Banten (Sumber: dkp.bantenprov.go.id)

Tangerang, ENERGI NASIONAL ** PT Pertamina (Persero) siap memperbanyak Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN)-transportable untuk memberikan kemudahan akses dan kepastian pasokan BBM bagi nelayan yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi.

Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina, Hanung Budya mengatakan hingga Oktober 2014, perusahaan telah menyalurkan Premium dan Solar bersubsidi untuk nelayan sekitar 1,5 juta KL.

Dilansir Pertamina (11/112014), Hanung berkata, “Selama ini nelayan mendapat pasokan dari 1.277 unit penyalur. Berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Bunker, SPBU, APMS, dan TBBM.”

Sejalan dengan program peningkatan kesejahteraan nelayan, Pertamina melakukan percepatan pengembangan penyediaan lembaga penyalur khusus untuk nelayan dengan pola SPDN-Transportable.

SPDN-Transportable adalah SPDN yang dikembangkan menggunakan mobil tangki BBM berkapasitas 10 KL, sehingga dapat menjangkau lebih banyak wilayah pelabuhan kecil. Dengan demikian, akan semakin mempermudah para nelayan yang berhak untuk mendapatkan BBM.

“Pertamina akan menyediakan sebanyak 10 unit SPDN-Transportable di Pantura Jawa tahun ini. Adanya kemudahan akses dan kepastian pasokan BBM untuk nelayan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Hanung mengatakan guna memastikan pasokan BBM tersebut tepat sasaran, Pertamina juga mulai menginisiasi kerjasama dengan perbankan dan Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk penggunaan kartu BBM khusus nelayan. Dengan kartu tersebut, katanya, satu kapal akan mendapatkan satu kartu yang dapat digunakan untuk membeli BBM bersubsidi.

“Penggunaan kartu tersebut akan dapat mendukung program pemerintah untuk melakukan pendataan kembali jumlah kapal nelayan yang berhak membeli BBM bersubsidi, sehingga secara tidak langsung pendataan ini dapat dimanfaatkan pemerintah sebagai dasar penetapan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan,” katanya.