Pemda Tunggu PP Panas Bumi, Pemerintah Target 3 PP Tahun Ini

Panas bumi sebagai sumber energi terbarukan
Panas bumi sebagai sumber energi terbarukan

Jakarta, ENERGI NASIONAL ** Pemerintah menargetkan dapat menerbitkan tiga peraturan pemerintah (PP) sebagai turunan dari Undang-Undang (UU) panas bumi nomor 21 tahun 2014 tentang panas bumi.

“Ada 3 PP yang kita percepat dan targetkan selesai tahun ini. Prioritaskan pertama kita adalah yang mengatur bonus produksi dari pengusahaan panas bumi karena sangat ditunggu oleh pemda. Kalau belum selesai, pemda nagih,” kata Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE), Rida Mulyana di Jakarta, Rabu, (5/11/2014).

Menurutnya, UU nomor 21 tahun 2014 memang diatur tentang bonus produksi yang akan diberikan kepada Pemerintah Daerah (pemda) setempat. Pasalnya, selama ini pemda belum mendapatkan manfaat dari pengembangan panas bumi di wilayahnya.

“Sebagai contoh di Lahendong, sudah puluhan tahun menjadi salah satu daerah pengembangan panas bumi. Namun, pemda setempat belum mendapatkan manfaat.

Di dalam UU yang baru ini, pemda dapat merasakan manfaat yang namanya bonus produksi langsung di split gross revenue, sebelum dikurangi cost terbagi,” papar Rida.

Selain PP tentang bonus produksi pengusahaan panas bumi, peraturan lain yang akan diterbitkan, antara lain PP tentang pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan tidak langsung dan PP panas bumi untuk pemanfaatan langsung.

“Sebagai contoh pemanfaatan untuk spa, pemanas, sekarang akan diatur,” kata Rida.

Lebih lanjut Rida menuturkan, Pemerintah berhasil mengatasi persoalan empat belas proyek panas bumi yang mengalami kendala. “Sekarang semua proyek sudah teken PPA (power purcahase aggrement) dan telah mulai tahap eksplorasi,” pungkasnya.